REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU PADA PEMILU 2009;
Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan
Partai Keadilan Sejahtera

Wazni, S.IP., M.Si

Abstract

This study describes that how women legislative candidates were recruited by political parties at Pekanbaru City in General Election 2009. The Democratic Party, The Indonesian Democratic Party – Struggle and The Prosperous Justice Party become cases study. Firstly, The Democratic Party used internal mechanism by local patronage type. On other hand, The Indonesia Democratic Party – Struggle used internal mechanism by central patronage type. However, both are the ascriptive style recruitment. In addition, The Prosperous Justice Party used internal mechanism by local bureaucratic. But, this style is the achievement oriented recruitment. Finally, in according to Kingsley that political party can consider 7 points for recruitment. Namely, social background, political socialization, initial political activity, apprenticenship, occupational variables, motivation dan selection.

Key words: political recruitment, women legislative candidates and political party.

A. Pendahuluan
Keberadaan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan angin segar kepada perempuan untuk terlibat dalam politik. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sebagai calon anggota legislatif. Namun hasil akhirnya tergantung kepada pemilih yang akan memilih perempuan atau laki-laki.
Sehubungan dengan undang-undang tersebut, 36 dari 37 partai politik di Kota Pekanbaru sudah menempatkan kaum perempuan di jajaran calon anggota legislatif untuk mewakili partai masing-masing. Sebanyak 19 partai politik (51,3%) telah mencalonkan perempuan sesuai dengan kuota affirmative action (minimal 30%). Sedangkan 18 partai politik (48,7%) belum memenuhi kuota 30%.
Untuk menggambarkan komposisi antara jumlah perempuan dan laki-laki yang memperoleh kursi di DPRD Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel 1:

 

 

 

 

 

 

Tabel 1
Perolehan Kursi DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014
Berdasarkan Jenis Kelamin

No Nama Partai Politik Jumlah Laki-laki Perempuan
1. Partai Demokrat 9 7 2
2. Partai Golongan Karya 9 7 2
3. Partai Keadilan Sejahtera 5 5 0
4. Partai Amanat Nasional 5 4 1
5. Partai Persatuan Pembangunan 4 4 0
6. Partai Damai Sejahtera 4 3 1
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 1 1
8. Partai Hati Nurani Rakyat 2 2 0
9. Partai Kebangkitan Bangsa 2 2 0
10. Partai Gerindra 1 1 0
11. Partai Bulan Bintang 1 1 0
12. Partai Demokrasi Kebangsaan 1 1 0
Jumlah 45 38 7
Sumber: KPU Kota Pekanbaru, 2009

Proporsi keanggotaan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 hanya 7 orang (15,56%) dari 45 kursi yang tersedia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun secara demografi perempuan hampir berimbang dengan laki-laki, tetapi secara politik atau keikutsertaan dalam pengambilan kebijakan masih minim atau minoritas.
Tabel 2
Nama Calon Perempuan Terpilih DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014

No Nama Anggota Nama Partai Politik Nomor Urut
1. Karmila Darma Santi Partai Demokrat 1
2. Suyati Sali Partai Demokrat 3
3. Masny Ernawaty Partai Golongan Karya 1
4. Diana Ariany Razak Partai Golongan Karya 3
5. Marhelyn Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3
6. Ade Hartati Rahmad, M.Pd Partai Amanat Nasional 12
7. Donna Rosita Hutahuruk Partai Damai Sejahtera 4
Sumber: Data diolah dari KPU Kota Pekanbaru 2009

Dari 36 partai politik yang telah mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif, hanya ada 5 partai politik yang berhasil meloloskan calon anggota legislatif perempuannya, yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera.
Hasil pemilu legislatif 2009 tidaklah menghasilkan penguatan posisi politik perempuan, melainkan penguatan dominasi terhadap perempuan. Hal tersebut sebenarnya merupakan proses yang sudah berlangsung lama dan dimulai dari proses rekrutmen dari kader-kader partai politik untuk menduduki posisi pengurus partai dan berlanjut pada rekrutmen untuk posisi legislatif.
Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah otonom di Indonesia. Penduduk asli Kota Pekanbaru adalah penduduk Melayu Riau. Pekanbaru juga merupakan kota yang dihuni oleh sebagian besar perantau, seperti Minangkabau, Melayu Riau (dari daerah Riau), Jawa, Batak, Tionghoa dan suku-suku lainnya. Sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru beragama Islam.
Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Pekanbaru dikenal sebagai Kota Melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Provinsi Riau dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan Melayu yang menjadi Visi Riau 2020 (terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2020). Hal inipun menjadi Visi Pekanbaru 2021, yaitu terwujudnya Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera.
Mengenai sejauh mana hak politik yang dimiliki perempuan dalam konsep Islam, terdapat pendapat yang beragam. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak politik perempuan dan dalam bidang ini perempuan tidak dapat disejajarkan dengan laki-laki. Pandangan ini secara kokoh diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa al-Azhar al-Syarif, Abu Hamid al-Ghazali, Ahmad bin ‘Abdul al-Qalqasyandi, Syaikh Ibrahim, Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad al-Ghazali. Kedua, mengatakan bahwa Islam mengabsahkan dan mengakui hak politik perempuan seperti halnya laki-laki, pandangan ini dianut oleh kalangan Khawarij, terutama sekte al-Syabibah. Bagi mereka, asalkan berasal dari golongan dan dalam urusan pemerintahan mereka, perempuan berhak menjadi pemimpin. Sebagian sepakat dengan catatan asal tidak untuk jabatan kepemimpinan negara sebagaimana pendapat Muhammad Rasid Ridha dalam Al-Manaar Jilid 1, Mustafa as-Siba’i dalam Al-Mara’ah Bayn al-Fiqh wa al-Quran, Sulayman al-Thamawi dalam Umar bin Khattab, Muhammad Salam Madkur dalam Tasryi’ al-Islami wa Mishadisuh. Sedangkan pendapat ketiga, memandang bahwa persoalan ini bukanlah persoalan agama, fikih ataupun persoalan hukum, melainkan persoalan sosial politik. Karena itu, masalah ini hendaknya dikembalikan pada kondisi sosial politik ekonomi masing-masing negara. Pendukung pendapat ini adalah Hazim Abbul Muta’al as-Sha’aydi dan Abdul Hamid Mutawalli. (Muhammad Anas Qasim Ja’afar, 2001:31-73)
Dalam studi ini, penulis lebih cenderung pada pendapat kedua bahwa perempuan dalam Islam perempuan memiliki hak-hak politik sebagaimana laki-laki dengan catatan asal tidak untuk jabatan kepemimpinan negara sebagaimana pendapat Muhammad Rasyid Ridha, Mustafa as-Siba’i, Sulayman al-Thamawi dan Muhammad Salam Madkur. Sebab Islam tidak membedakan keduanya yang membedakan hanyalah takwa. (Wazni, 2006: 22-23)
Dengan berkaca pada sejarah dan keyakinan syumuliatul Islam (keuniversalannya), maka umat Islam seyogyanya tidak memiliki keraguan akan pentingnya peran politik perempuan sebagai bagian dari dakwah Islam keseluruhan. Peran tersebut akan senantiasa dibutuhkan sepanjang masa. Perbedaan ada pada jenis dan tingkat partisipasi peran tersebut menurut keadaan dan kebutuhan. Bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan antara lain baiat atau mengikuti pemilihan umum, menjadi anggota legislatif, menjabat sebagai menteri dan atau yang sederajat dengan berbagai macam dan tingkatannya, menjabat sebagai hakim, mengoreksi penguasa dengan melakukan aksi/demostrasi atau dengan cara lainnya; terlibat dalam partai politik, menghadiri rapat-rapat umum, diskusi publik, menulis pemikirannya di media massa dan sebagainya. (Wazni, 2006: 23-24)
Dari hal-hal tersebut tentu menjadi hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana partai politik merekrut calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009 di Kota Pekanbaru. Dalam menelaah rekrutmen tersebut, sebanyak 19 partai politik telah mencalonkan perempuan sesuai dengan kuota affirmative action (minimal 30%). Penulis menjadikan 3 partai politik menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera.
Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil mendudukkan calon anggota legislatifnya menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Pekanbaru. Partai Keadilan Sejahtera tidak berhasil mendudukkan calon anggota legislatif perempuannya, namun partai ini juga telah berusaha mencalonkan perempuan sebanyak mungkin untuk menjadi calon anggota legislatif. Ketiga partai ini juga merupakan 3 besar yang mencalonkan anggota legislatif perempuan terbanyak dari seluruh partai yang memenuhi kuota 30%.
B. Kerangka Teori
1. Demokrasi
Jika memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, maka mengutip Larry Diamond, Juan J. Linz dan Seymout Martin Lipset, sedikitnya ada 3 syarat pokok yang harus ada yakni:
a. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, dalam suatu periode tertentu/tetap dan teratur serta tidak melibatkan penggunaan daya pemaksa (force)
b. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara (tanpa mempedulikan ras, etnis, suku, kelas sosial dan jenis kelamin) dalam pemilihan pemimpin atau proses pembuatan kebijakan, atau sekurang-kurangnya terlibat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur, adil dan bebas, sehingga tidak satu pun individu atau kelompok masyarakat (warga negara dewasa) merasa dikecualikan
c. Adanya jaminan atau penghargaan terhadap tegaknya kebebasan sipil dan politik, yakni kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk bergabung ke dalam organisasi (misalnya organisasi massa atau partai politik) yang menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik. (Nur Iman Subono, 2003: 1-2).
Secara prinsip, desentralisasi dan otonomi daerah telah memberi ruang kesempatan politik yang cukup luas bagi masyarakat lokal. Proses pemilihan elit politik lokal merupakan salah satu aspek politik lokal yang cukup penting karena masyarakat akan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif yang akan merumuskan berbagai kebijakan bersama kepala daerah.
Hal ini seiring dengan konsep demokratisasi dalam otonomi daerah yang antara lain diwujudkan melalui rekrutmen politik lokal secara terbuka dan kompetitif. Pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menjadi domain masyarakat daerah melalui Pemilu Legislatif dan Pilkada Langsung.
Dalam kajian Hoover Institute ( TB Bottomere dalam Pangihutan Sirumapea, 2007: 17) digambarkan bahwa elit politik terdiri dari para pemegang kekuasaan suatu lembaga politik. Para pemegang kekuasaan mencakup kepemimpinan dan formasi sosial yang biasanya merupakan asal usul para pemimpin dan kepadanya diberikan pertanggungjawaban, selama suatu jangka waktu tertentu. Itulah arti penting demokrasi politik yang menekankan bahwa posisi-posisi kekuasaan dalam masyarakat secara prinsip harus terbuka bagi setiap orang dan ada kompetisi untuk memperoleh kekuasaan itu. Selain itu, dari para pemegang kekuasaan itu setiap saat dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pemilihnya.

2. Partai Politik dan Rekrutmen Politik
Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya, melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (selection of leadership). (Miriam Budiardjo, 1999: 164)
Ramlan Surbakti berpendapat bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat yang berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit politik yang mampu melaksanakan peranannya, keberlangsungan hidup sistem politik terancam (Ramlan Surbakti, 1992: 118)
Mengenai perihal pelaksanaan rekrutmen politik pada umumnya dikenal dua cara rekrutmen, pertama perekrutan terbuka bagi seluruh warga negara. Seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Kedua, perekrutan tertutup yaitu, bahwa individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan. Dalam perekrutan tertutup ini, perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan atau keluarga) dengan penguasa atau individu tadi merupakan kawan-kawan akrab pihak penguasa atau mungkin individu-individu tadi berasal dari sekolah yang sama (satu almamater) dengan penguasa. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan menduduki jabatan politik maupun pemerintahan terbatas sifatnya. Di samping itu para ahli juga membagi rekrutmen secara rasional dan irrasional (tradisional) yang pada hakikatnya sama pengertian dengan rekrutmen terbuka dan tertutup. (Alwis, 2001:16)
Pippa Norris (dalam Raja Muhammad Amin, 2005: 26-27) menjelaskan ada 4 level rekrutmen politik yang harus dilakukan oleh setiap partai politik untuk menempatkan kader-kadernya di legislatif, yakni:
a. Sistem hukum, khususnya aturan-aturan legal (legal system), sistem kepartaian (party system) dan sistem pemilu (electoral system) yang membuka peluang bagi para kandidat dalam percaturan politik.
b. Proses rekrutmen yang secara khusus terkait dengan derajat internal demokrasi di dalam organisasi partai dan ketentuan seleksi kandidat.
c. Penawaran kandidat yang berkeinginan untuk dipilih menduduki jabatan sebagai konsekuensi dari motivasi dan modal politik mereka seperti ambisi personal dan keinginan bertahan di jabatan politik (Supply of Aspirants)
d. Tuntutan pendukung atau pimpinan-pimpinan politik yang ikut melakukan seleksi dari sumber kandidat (Demand of Gatekeepers).
Secara sederhana skema Norris ini divisualisasikan sebagai berikut:

Berdasarkan model teoritis yang dibangun oleh Norris, sistem hukum (legal system), bersama dengan sistem pemilihan umum (electoral system) dan sistem kepartaian (party system) secara bersama akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan proses rekrutmen (recruitment process). Selanjutnya, ia akan mempengaruhi bagaimana penawaran para kandidat (supply of Aspirants) dan tuntutan para penjaga pintu (demand of Gatekeepers). Antara penawaran dengan tuntutan biasanya akan saling berinteraksi yang kemudian menghasilkan output berupa para politisi yang direkrut untuk menduduki berbagai posisi termasuk dalam jabatan legislatif. (Jurnal Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau, Volume I/ Nomor 2/ Desember/2003: 150).
Berdasarkan pendapat Norris di atas, proses rekrutmen politik bagi perempuan untuk duduk di legislatif pada level pertama yakni sistem pemilu yang membuka kesempatan bagi perempuan dengan kuota 30 % belumlah kuat karena bersifat himbauan politik saja, belum ada aturan yang mengaturnya serta sanksi tegas bagi partai politik yang melanggarnya. Akibatnya, dalam merekrut anggota selalu yang muncul laki-laki dan sejumlah kecil elit partai.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Alimin Siregar (2003: 10) menjelaskan bahwa rekrutmen yang baik, secara teoritis harus memiliki beberapa kriteria:
1. Rekrutmen politik yang baik akan menghasilkan sejumlah variasi atau keragaman pemimpin.
2. Bersifat desentralisasi, demokratis, terbuka dan adil.
3. Derajat pengambilan keputusan dalam proses seleksi tidak hanya diambil oleh beberapa aktor kunci, tetapi juga oleh beberapa anggota lain.
4. Jumlah kandidat yang diseleksi relatif lebih banyak agar dapat memberi kesempatan yang luas pada kader partai yang lain.
5. Mereka yang direkrut untuk menduduki jabatan publik masih ditantang untuk pemilihan ulang.
Selanjutnya Alimin Siregar (dalam Jurnal Ilmu Politik Pasca Sarjana Unri, 2003: 150) mengutip pendapat Almond yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua model rekrutmen yang dilakukan oleh suatu sistem politik. Model pertama adalah “ascriptive style”, dimana individu dipilih untuk menduduki suatu jabatan tertentu karena keturunan darah dan status sosial mereka.
Model kedua disebut dengan “achievement-oriented recruitment”, yang lebih menekankan kepada keahlian teknis dan kepemimpinan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam pekerjaannya serta menghindari bentuk-bentuk kolusi dalam setiap kebijakan yang akan diambil.
Pippa Norris (Lawrence LeDuc dkk, 1996: 202-208) membagi rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menjadi 4 tipe yaitu:
a. Local Patronage. Aturan seleksi longgar dan hasil seleksi ditentukan oleh partai politik di tingkat lokal/ daerah (desentralisasi).
b. Central Patronage. Aturan seleksi longgar dan hasil seleksi ditentukan oleh partai politik di tingkat pusat (sentralisasi).
c. Local Bureaucratic. Aturan seleksi ketat dan hasil seleksi ditentukan oleh partai politik di tingkat lokal/ daerah (desentralisasi).
d. Central Bureaucratic. Aturan seleksi ketat dan hasil seleksi ditentukan oleh partai politik di tingkat pusat (sentralisasi).

Menarik untuk diperhatikan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 11 yang berbunyi “Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. ”

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan landasan formal penyelenggaraan pemilu 2009. Pada Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ada beberapa pasal yang dapat diketengahkan antara lain:
Pasal 51
(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
Pasal 52
(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
Pasal 53
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
Pasal 55
(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
Dari beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut, terbuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik agar dapat memperjuangkan hak-hak politik perempuan di masa lalu yang terabaikan. Dan partai politik yang menentukan calon/kandidat yang akan diseleksi.
Kingsley (Riswanda Imawan dalam Wan Asrida, 2005: 20) mengemukakan tujuh hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif, dan ini juga menjadi penentu dalam penampilan (performance) seorang elit politik. Partai politik dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam melakukan rekrutmen calon anggota legilatif dari partainya. Tujuh hal tersebut adalah:
1. Social Background, faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seseorang (calon) elit dibesarkan.
2. Political Socialization, melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa (familiar) dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian, orang tersebut dapat menentukan apakah ia mau dan punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga ia dapat mempersiapkannya dengan baik.
3. Initial Political Activity, faktor ini menunjukkan kepada aktivitas atau pengalaman politik seseorang (calon) elit selama ini. Dalam praktek politik, faktor ini menjadi semacam “belenggu” bagi elit sebab ia berhubungan dengan garis afiliasi kelompok yang diikutinya.
4. Apprenticenship, faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit yang lain. Segi positif dari faktor ini adalah calon elit lebih mengerti benar mekanisme kerja serta norma-norma yang berlaku di lingkungan kerjanya. Segi negatifnya adalah reputasi calon elit dapat “tenggelam” sebab kualitas elit yang digantikannya lebih baik dibanding dirinya yang menggantikan. Di samping itu, bila elit yang digantikan memiliki reputasi yang sangat tinggi, maka calon elit yang akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulunya.
5. Occupational Variables, hampir sama dengan faktor ketiga, bedanya disini, calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menarik, sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja (sesuai dengan ajaran demokrasi), namun juga dinilai pula faktor-faktor, kapasitas intelektual, merasa diri menjadi orang penting, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diperoleh dan pengalaman kerja.
6. Motivation, ini merupakan faktor yang paling penting. Asumsi dasar yang digunakan oleh pakar politik adalah orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena hal-hal sebagai berikut:
a. Harapan atas personal reward (material, sosial dan psikologis)
b. Orientasi mereka terhadap isu-isu politik seorang pemimpin atau oleh sebab lain, yang disebut collective goals. Seharusnya seorang elit membedakan kedua hal tersebut, namun yang banyak terjadi adalah para elit memanipulasi personal needs menjadi public objectives.
c. Selection. Dalam ilmu politik dikenal adanya mekanisme rekrutmen politik. Dalam rekrutmen terbuka, syarat serta prosedur untuk menampilkan seseorang tidak harus datang dari kalangan partai sendiri. Cara ini memberi kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya serta sangat kompetitif.

3. Politik Perempuan
Berdasarkan studi-studi yang dilakukan belakangan ini, terdapat 3 faktor utama mengapa tingkat keterwakilan perempun relatif sangat minim dalam berbagai lembaga perwakilan baik di negara-negara demokrasi maju dan terutama Indonesia. Faktor tersebut adalah sistem pemilihan umum, peran dan organisasi partai-partai politik dan penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (affirmative action) yang bersifat wajib atau sukarela.
Pada dasarnya model penyelenggaraa pemilihan umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk seperti sistem pluralitas (mayoritas), sistem perwakilan berimbang, sistem proporsional dan sistem campuran. Di antara sistem tersbut, representasi proporsional memberikan peluang terbesar kepada perempuan dibandingkan pada sistem lainnya.
Ditinjau dari organisasi dan peran partai politik, keterwakilan perempuan berkait dengan kedudukan partai sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) untuk terpilihnya seseorang untuk menjadi anggota legislatif. Basis mereka dalam masyarakat, cara partai dikelola, prosedur pemilihan calon sangat berpengaruh pada masuknya wakil perempuan. Penjelasan lebih rinci mengenai faktor yang berpengaruh terhadap perempun dalam lembaga legislatif dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pertama, struktur organisasi partai politik. Ada beberapa indikasi semakin terpusat pertanggungjawaban struktur partai politik, semakin besar kesempatan bagi keterwakilan perempuan. Ketua partai dapat menjalankan aturan-aturan kelembagaan untuk menciptakan pembukaan kesempatan bagi perempuan, sebagai tanggapan atas tekanan publik. Juga organisasi yang pertanggungjawabannya lebih terpusat, dapat lebih mudah dimintai pertanggung jawaban jika proporsi bagi kandidat perempuannya rendah. Namun demikian, ada indikasi lebih kuat bahwa pemilihan calon partai di tingkat daerah membantu pemilihan wakil perempuan. Wakil perempuan lebih mungkin dinominasikan dan dipilih ketika nominasi calon dilakukan oleh cabang-cabang partai atau panitia di daerah, dibandingkan oleh struktur pusat partai politik.
Kedua, kerangka kerja lembaga partai. Semakin melembaga sebuah partai politik- yaitu diatur oleh seperangkat aturan yang transparan, non diskriminasi, dapat dipahami dan adil- semakin terbuka bagi rakyat diluar struktur kekuasaan tradisional- termasuk bagi perempuan- untuk menjadi calon. Sebaliknya, apabila partai didasarkan pada kekuasaan individual, tanpa struktur lembaga yang formal, akan sulit bagi perempuan untuk dinominasikan sebagai calon. Peraturan partai yang memastikan kesetaraan gender dalam pencalonan memiliki pengaruh positif dalam proporsi perempuan yang terpilih dalam legislatif. Namun, mungkin diperlukan waktu dua pemilu atau lebih bagi adanya kemajuan yang signifikan dalam proporsi wakil perempuan, setelah adanya pengenalan peraturan-peraturan tersebut.
Ketiga, ideologi partai. Partai yang taat pada ideologi, progresif secara sosial lebih mendukung wakil perempuan karena pemikiran egaliterianisme dan dukungan mereka, scara umum, bagi mereka yang berada di luar struktur kekuasaan tradisional.
Keempat, aktivis partai politik perempuan. Semakin tinggi jumlah aktivis perempuan di antara anggota partai politik, dan khususnya bagi yang bekerja di dalam kantor eksekutif internal partai politik, semakin besar pula kesempatan bagi perempuan untuk terpilih dalam pencalonan kontes yang mungkin dimenangkan. Peningkatan jumlah aktivis perempuan dalam partai politik dapat memaksa partai politik untuk melaksanakan peraturan yang medukung pencalonan perempuan. (IFES, tt: 7-16)
Dari ketiga faktor utama tersebut, maka sistem pemilihan umum merupakan faktor yang secara langsung paling berpengaruh. Dengan catatan bahwa dengan sendirinya penggunaan sistem pemilihan umum tertentu saja tidak cukup menjamin peningkatan keterwakilan perempuan.
Pada umumnya, yang terjadi adalah partai politik tidak selalu memberikan keuntungan bagi perempuan yang terlibat di dalamnya. Kandidat perempuan biasanya jarang mendapat dukungan penuh partai politik, baik dalam pendanaan untuk kampanye maupun jaringan organisasi partai politik di tiap daerah dan tingkatan.

C. Pembahasan
1. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru
Dalam menghadapi Pemilu 2009, Partai Demokrat mempunyai target perolehan suara 20%, untuk itu visi dan persepsi seluruh pengurus Partai Demokrat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru perlu disamakan. Terdapat langkah yang sama dalam proses penjaringan legislatif dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota, dengan berdasarkan pada pedoman/kriteria calon harus memenuhi syarat umum yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 1, dan memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh partai dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 01/Juklak/DPP.PD/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Kriteria Calon Legislatif Partai Demokrat.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru mengeluarkan pengumuman kepada kader dan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Kota Pekanbaru di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang tanggal 9 -30 Juli 2008.
Adanya konflik internal yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru turut mempengaruhi proses rekrutmen calon anggota legislatifnya. Terdapat 3 kubu yang masing-masing melakukan perekrutan calon anggota legislatif. Pertama, kubu Sayed Abu Bakar Abdullah dengan 85 bakal calon. Kedua, kubu Tarmizi Ahmad dengan 30 bakal calon. Ketiga, kubu Bos Syofyandi dengan 12 bakal calon.
Konflik internal yang dialami Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru disudahi dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang mengangkat Sayed Abu Bakar Abdullah dari Pejabat Sementara Ketua Umum menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru sampai Musyawarah Cabang Luar Biasa Partai Demokrat Kota Pekanbaru. Dengan demikian, bakal calon dari Sayed Abu Bakar Abdullah yang diverifikasi. Dari 85 bakal calon, hanya 40 bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon. Kegagalan dikarenakan permasalahan ijazah dan tidak mendapatkan surat keterangan sehat rohani.
Partai Demokrat tidak menegaskan secara tertulis tentang kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman mekanisme seleksi internal partai. Hanya merujuk kepada UU nomor 10 Tahun 2008 pasal 53.
Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”
Penentuan calon anggota legislatif perempuan sebanyak minimal 30%, dilakukan melalui zipper system atau zig zag. Calon anggota legislatif perempuan ditempatkan dalam daftar calon anggota legislatif dengan komposisi 1 di antara 3 nama, atau setiap 3 nama yang ada, terdapat 1 calon anggota legislatif perempuan. Penempatan ini tentunya dimulai dari nomor urut terkecil hingga nomor urut terbesar.
Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2008 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Pemilihan Umum tahun 2009, Partai Demokrat memang telah mencalonkan 37,5 % perempuan (15 orang) untuk menjadi calon anggota legislatif. Akan tetapi, penyebarannya per daerah pemilihan tidak merata. Daerah Pemilihan 2 tidak memiliki calon anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrat. Untuk pemasangan nomor urut, calon anggota legislatif perempuan ada di nomor urut 1 di Daerah Pemilihan 3, nomor urut 2 di Daerah Pemilihan 4 dan nomor urut 3 di Daerah Pemilihan 1. Persebaran nomor urut calon anggota legislatif perempuan lainnya dapat dikatakan hampir merata perdaerah pemilihan dengan metode zig zag, kecuali Daerah Pemilihan 2.
Dengan demikian, Partai Demokrat berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam hal nomor urut atas atau nomor urut atas (1, 2 dan 3) belum begitu memuaskan. Akan tetapi, hal ini tidak terlalu berpengaruh, karena penentuannya berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Jadi, terbuka kesempatan yang besar untuk perempuan berkompetisi dengan laki-laki di nomor urut manapun.
Persepsi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengungkapkan maksud, keinginan dan perasaan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh pancaindra. Dengan persepsi, bisa mengutarakan dan mengungkapkan suatu hasil pemikiran dan perasaan kepada orang lain. Persepsi partai politik dalam memilih figur calon anggota legislatif perempuan, tentunya dengan pertimbangan bahwa calon anggota legislatif tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk motif dan pengharapan. Dengan kata lain partai politik berharap hal ini akan menarik masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut. Apabila calon anggota legislatif itu terpilih tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan dan harapan masyarakat, maka partai politik tersebut akan mendapat citra buruk di hadapan masyarakat. (Salito dalam Veni Clara Victoria, 2009: 32-33)
Dalam penelitian lapangan menemukan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru telah berusaha untuk merekrut kader perempuan yang berkualitas. Akan tetapi, diakui bahwa kualitas, pemahaman, pengalaman dan prestasi masih kurang, baik isu politik maupun isu keperempuanan. Calon anggota legislatif perempuan yang direkrut kebanyakan masih baru dalam dunia politik. Penokohan pun belum berjalan dengan baik. Selain itu, diakui pula bahwa kader perempuan di partai masih kurang. Oleh karena itu, rekrutmen dilakukan secara terbuka dan menerima calon dari luar partai.
Dikarenakan kedua Partai Demokrat adalah partai massa, maka akan banyak sekali yang berminat untuk menjadi calon anggota legislatif dari partai ini. Namun, dalam proses rekrutmen meskipun dapat memenuhi persyaratan, akan tetapi persaingan sangat ketat. Munculnya ketidakpuasan dari kader menunjukkan adanya indikasi sesuatu yang keliru dalam proses rekrutmen.
Desmianto mengatakan bahwa Tim Penjaringan calon anggota legislatif kesulitan menempatkan perempuan menjadi calon anggota legislatif. Hal ini dikarenakan pada masa kepengurusan, perempuan tidak turun aktifitasnya- dikarenakan peran domestik yang harus dijalankannya. Akan tetapi, bersemangat ketika masa pencalonan tiba. Bagaimanapun, Partai Demokrat juga partainya perempuan, maka Partai Demokrat memberikan peluang yang sangat besar kepada perempuan. Memang diakui, ada kecemburuan dari calon anggota legislatif laki-laki terhadap calon anggota legislatif perempuan. Contohnya, kader atau pengurus laki-laki yang aktif di kepengurusan partai tetapi tidak lolos menjadi calon anggota legislatif. Tetapi, calon anggota legislatif perempuan yang tidak terlalu aktif atau bahkan tidak menjadi pengurus malah lolos, dikarenakan adanya ketentuan keterwakilan minimal 30% untuk calon anggota legislatif perempuan. Oleh sebab itu, diharapkan keseriusan perempuan dalam politik, jangan hanya ingin menjadi calon anggota legislatif. Perlu manajemen waktu, penguasaan isu dan jangan kehilangan momen. (Wawancara dengan Desmianto pada tanggal 18 Januari 2010 di Kantor DPRD Kota Pekanbaru). Hal ini juga dapat dilihat dari komposisi pengurus partai (terlampir) 13 orang (29,5%) perempuan dari 44 orang, akan tetapi calon anggota legislatif perempuan dari pengurus partai hanya 3 orang.
Penelitian ini menemukan bahwa setiap calon anggota legislatif wajib menyetor dan memberikan sejumlah dana untuk pengembangan dan biaya operasional partai. Dana ini diluar dari dana kampanye secara pribadi yang dikeluarkan. Kondisi ini akan membuka lebar praktek KKN bila tidak diatur dan dikontrol dengan jelas.
Calon anggota legislatif perempuan dilihat dari segi umur, rata-rata berada pada usia produktif (30-50 tahun). Dilihat dari segi pendidikan, 9 orang (60%) SMA, 2 orang (13,3%) D3 dan 4 orang (26,7%) S1. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan mencukupi walaupun sebagian besar adalah SMA, sesuai dengan persyaratan minimal. Beberapa sarjana dari disiplin ilmu tentang kepariwisataan (S.ST) dan hukum (SH), akan tetapi tidak ada satupun gelar kesarjanaan yang berlatar belakang keahlian ilmu politik atau ilmu pemerintahan -yang agak mendekati SH. Pengalaman organisasi calon anggota legislatif perempuan di Partai Demokrat, sebagian besar sejak tahun 2004.
Sebagian besar calon anggota legislatif perempuan yang direkrut oleh Partai Demokrat berprofesi sebagai wiraswasta. Selain itu, keluarga (suami atau orang tua) berprofesi sebagai pengurus Partai Demokrat, memiliki jabatan di lembaga pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) atau wiraswasta/karyawan swasta. Pergaulan dengan teman-teman yang berinteraksi dengan politik pun juga mendorong untuk terjun ke dunia politik. Hal ini sebagaimana penelitian yang juga dilakukan oleh Veni Clara Victoria ( 2009: 75-78)
Pertimbangan Rekrutmen
a) Sosial Background. Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seseorang (calon) dibesarkan. Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seseorang (calon) elit dibesarkan. Partai Demokrat memperhatikan social background dari calon anggota legislatif perempuannya. Calon anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrat berasal dari kalangan menengah ke atas. Misalnya, Karmila Darma Santi, S.ST adalah pemilik Butik Mawar di Pekanbaru. Suaminya adalah Baikal S.Pi., M.Si, seorang Pegawai Negeri Sipil Propinsi Riau. Ayahnya adalah Drs. Thamsir Rachman, MM, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Riau. Dilihat dari status sosial dan ekonomi keluarganya, mendukung untuk berkompetisi di dunia politik.
b) Political Socialization. Partai Demokrat belum mempertimbangkan faktor sosialisasi politik ini. Kurangnya kader perempuan dan pengurus partai dari perempuan juga tidak terlalu banyak yang aktif, maka Partai Demokrat membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk menjadi calon anggota legislatif. Walaupun diakui belum memahami isu politik dan isu keperempuanan khususnya. Pertimbangan lain dari Partai Demokrat adalah calon anggota legislatif perempuan tersebut bisa belajar, seiring dengan perjalanan waktu mereka akan memahaminya.
c) Initial Political Activity. Partai Demokrat juga belum mempertimbangkan faktor ini. Penyebabnya sama sebagaimana disebutkan pada poin b.
d) Apprenticenship. Tidak ada proses magang untuk menjadi anggota legislatif di Partai Demokrat
e) Occupational Variables. Partai Demokrat memperhatikan faktor ini. Calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrat sebagiannya berprofesi sebagai wiraswasta yang cukup sukses. Mereka memiliki social network, basis massa di akar rumput dan dukungan dana.
f) Motivation. Partai Demokrat mempertimbangkan faktor ini. Walaupun para calon anggota legislatif perempuan yang direkrut memiliki ambisi pribadi berupa personal reward, Partai Demokrat tetap menekankan untuk memiliki orientasi yang sejalan dengan partai dalam isu-isu politik. Dari hasil penelitian Veni Clara Victoria menyebutkan bahwa motivasi dari calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrat adalah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, financial, rasa aman dan kebutuhan afiliasi; dorongan dari diri sendiri, keluarga, partai dan ikut-ikutan; tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum, menunjukkan kemampuan perempuan dan laki-laki adalah sama, menambah suara partai politik dan memenuhi kebutuhan pribadinya (Veni Clara Victoria, 2009: 82-87)
g) Selection. Partai Demokrat melakukan seleksi dalam perekrutan calon anggota legislatif perempuan. Hasil seleksi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru. Seleksi yang dilakukan lebih mengarah kepada rekrutmen yang tertutup (ascriptive style). Aturan-aturan perekrutan sangat longgar. Dengan adanya konflik internal dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru, akan semakin membuka lebar pintu untuk terjadinya KKN. Seleksi seperti ini lebih dikenal dengan local patronage (Pippa Norris dalam Lawrence LeDuc dkk, 1996: 204-206)

2. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berusaha untuk memperlancar proses penentuan kader-kader partai yang terbaik, selektif dan aspiratif dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.
Rekrutmen bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh partai melalui DPD partai, DPC partai atau ranting partai yang bersangkutan.Anggota partai yang ingin mencalonkan diri dapat mendaftarkan diri ke DPD/DPC/PAC/Ranting partai. Bakal calon harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen ke sruktur partai tempat yang bersangkutan mendaftar. Bakal calon menerima tanda bukti rekrutmen.
Rapat DPC partai menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD kabupaten/kota. Partai wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% bakal calon aggota DPRD Kabupaten/kota dari perempuan. Rapat PAC menjaring sedikitnya satu kali kuota anggota DPRD kabupaten/kota pada masing-masing kecamatan/daerah pemilihan, sebanyak-banyaknya tidak ditentukan. Nama-nama bakal calon dibawa ke rapat kerja khusus (rakercabsus/rakerdasus) partai.
Penyaringan dilakukan berdasarkan nilai bobot calon dan penugasan partai sehingga didapat 120% dari alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Penyaringan dilakukan berturut-turut melakui rakedasus dan rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi di dalam rakercabsus/rakerdasus, nama-nama yang terjaring diumumkan di forum rakercabsus/rakerdasus. Setelah itu rakerdasus/rakercabsus wajib mengumumkan skor calon anggota legislatif berdasarkan formulir rekrutmen yang telah diisi para calon. Semua keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Penentuan dan penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1) Jabatan calon di stuktur partai
2) Nilai bobot calon
3) Penugasan calon oleh struktur partai
4) Hasil persentase perolehan sura PDI Perjuangan pada Pemilu 2004
5) Jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya.
Hasil penelitian lapangan menemukan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah berusaha untuk merekrut calon anggota legislatif perempuan yang berkualitas. Akan tetapi, diakui bahwa kualitas, pemahaman, pengalaman dan prestasi juga masih kurang, baik isu politik maupun isu keperempuanan. Selain itu, diakui pula bahwa kader perempuan di partai masih kurang. Calon anggota legislatif yang direkrut juga kebanyakan masih baru dalam dunia politik. Penokohan pun belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, rekrutmen dilakukan secara terbuka dan menerima calon dari luar partai.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru mengumumkan secara terbuka kepada kader dan masyarakat umum melalui media massa (koran) untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di DPRD Kota Pekanbaru untuk Pemilu 2009 (Wawancara dengan Agus Sulianto, pada tanggal 28 Januari 2010 di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru)
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru juga memiliki banyak bakal calon yang memenuhi syarat. Untuk mengatasi kecemburuan dan perselisihan, permasalahan seleksi ini ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat dikhawatirkan membuka peluang terjadinya manipulasi, nepotisme, perkoncoan dan komersialisasi kursi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang. Maka untuk mengantisipasinya diperlukan kontrol kader dari bawah.
Terdapat 85 orang bakal calon yang memenuhi persyaratan. Oleh karena bakal calon lebih dari 120% jumlah kuota atau kursi yang diperebutkan, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru mengajukan surat permohonan penyeleksian yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Riau ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hasil seleksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi calon yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru. Dari 85 bakal calon yang ada, hanya 48 yang lolos menjadi calon.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencalonkan 39,58 % (19 orang) calon anggota legislatif perempuan. Penyebaran calon anggota legislatif perempuan merata per daerah pemilihan. Persebaran nomor urut pun dilakukan dengan metode zig zag. Akan tetapi, tidak ada yang memperoleh nomor urut 1. Calon anggota legislatif perempuan memperoleh nomor urut 2 di Daerah Pemilihan 1, nomor urut 3 di Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 4.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat memperhatikan kuota minimal 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Hal ini terlihat dari aturan partai yang mewajibkan DPC untuk melakukannya sebagaimana terdapat pada pasal 6 ayat 6, pasal 30 dan pasal 42.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga bersifat sentralistik. Hal ini terlihat dari pasal 43 yang menyatakan bahwa terkait dengan upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan eksistensi partai, DPP partai melalui keputusan Ketua Umum memiliki wewenang khusus untuk menetapkan atau membatalkan calon dan nomor urut calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI
Dari penelitian lapangan, terlihat indikasi terpusatnya pertanggungjawaban strukur partai politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam rekrutmen calon anggota legislatif. Ada pengaruh yang cukup besar dari Dewan Pimpinan Pusat terhadap hasil keputusan tentang siapa saja yang lolos dalam seleksi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru berupa rekomendasi calon anggota legislatif. Namun, dari hasil rekomendasi tersebut, tidak ada bakal calon anggota legislatif perempuan yang teranulir.
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru hanya berjumlah 3 orang perempuan (20%) dari 15 orang secara keseluruhan. Dari 3 orang perempuan tersebut, hanya ada 2 orang perempuan yang ikut menjadi calon anggota legislatif. Dengan demikian, hanya 2 orang (10,5%) pengurus partai perempuan dari 19 orang calon anggota legislatif perempuan.
Pendidikan calon anggota legislatif perempuan juga bervariasi. Tamatan SMA sebanyak 7 orang ( 36,84%), D3 sebanyak 2 orang (10,53%) dan S1 sebanyak 10 orang (52,63). Secara umum tingkat pendidikan calon lebih baik -lebih dari 50% tamatan S1- dengan gelar kesarjanaan yang juga bervariasi (Dr, SE, Ir, SH, SP dan S.Sos). Akan tetapi, tidak ada yang berlatar belakang keahlian ilmu politik atau ilmu pemerintahan -yang agak mendekati SH dan S.Sos.
Setiap calon anggota legislatif perempuan juga memberikan sumbangan dana ke partai. Jika tidak diatur dengan jelas akan sangat membuka lebar praktek money politic, KKN dan berbagai penyimpangan lainnya. Apalagi jika memiliki jaringan/link dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Contohnya Marheylin, SH yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu tokoh atau pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Profesi calon anggota legislatif perempuan antara lain wiraswasta dan ibu rumah tangga, karyawan dan mantan guru. Keluarga (suami atau orang tua) berprofesi sebagai pengurus partai, pejabat pemerintah (PNS) dan wiraswasta. Hal ini juga dapat dilihat dari penelitian Veni Clara Victoria (2009: 75-78)

Pertimbangan Rekrutmen
a) Sosial Background. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperhatikan social background dari calon anggota legislatif perempuannya. Calon anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berasal dari kalangan menengah ke atas. Misalnya, Marheylin, SH adalah seorang pengusaha sawit yang cukup sukses. Selain itu, memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu tokoh penting di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dilihat dari status sosial dan ekonomi keluarganya, memberi peluang yang cukup besar untuk berkompetisi untuk mendapatkan kursi di legislatif.
b) Political Socialization. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum mempertimbangkan faktor sosialisasi politik ini. Untuk memenuhi kuota minimal 30 % calon anggota legislatif perempuan tentunya memerlukan kader perempuan yang cukup banyak. Akan tetapi, kondisi di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah kurangnya kader perempuan, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk menjadi calon anggota legislatif. Walaupun diakui belum memahami isu politik dan isu keperempuanan khususnya.
c) Initial Political Activity. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga belum mempertimbangkan faktor ini. Penyebabnya sama sebagaimana disebutkan pada poin b.
d) Apprenticenship. Tidak ada proses magang untuk menjadi anggota legislatif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
e) Occupational Variables. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperhatikan faktor pekerjaan. Calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagiannya berprofesi sebagai wiraswasta yang cukup sukses. Mereka memiliki social network, basis massa di akar rumput dan dukungan dana.
f) Motivation. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertimbangkan faktor ini. Calon anggota legislatif perempuan yang direkrut memiliki ambisi pribadi berupa personal reward. Namun demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menekankan kepada calon untuk memiliki orientasi yang sejalan dengan partai dalam isu-isu politik. Dari hasil penelitian Veni Clara Victoria menyebutkan bahwa motivasi dari calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, financial dan rasa aman; dorongan dari diri sendiri, keluarga, teman dan ikut-ikutan; tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum, menunjukkan kemampuan perempuan dan laki-laki adalah sama, menambah suara partai politik dan memenuhi kebutuhan pribadinya (Veni Clara Victoria, 2009: 82-87)
g) Selection. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan seleksi dalam perekrutan calon anggota legislatif perempuan. Hasil seleksi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedekatan dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat tentunya akan mempermudah lolosnya bakal calon menjadi calon di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi sebagian calon anggota legislatif perempuan yang direkrut masih baru dan belum terlalu memahami isu politik dan isu keperempuanan khususnya. Hal ini akan semakin membuka lebar pintu untuk terjadinya KKN. Seleksi yang dilakukan lebih mengarah kepada rekrutmen yang tertutup (ascriptive style). Seleksi ini termasuk kategori central patronage. (Pippa Norris dalam Lawrence LeDuc dkk, 1996: 202-204)

3. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru
Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan perempuan) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip ‘kemitraan’ dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggung jawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi perempuan dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai Keadilan Sejahtera memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan perempuan dalam politik.
1. Mengoptimalkan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optima lisasi peran politik perempuan dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3. Keseimbangan hak pemberdayaam politik.
4. Keseimbangan proporsioanal dalam penempatan perempuan di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer perempuan yang berkembang di masyarakat.
6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.
Dewan Pimpinan Tinggi Daerah (DPTD) adalah pimpinan kolektif yang bertugas menentukan kebijakan-kebijakan strategis partai di tingkat daerah. DPTD terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah, Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah dan Ketua Dewan Syura Daerah. Salah satu kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh DPTD adalah Surat Keputusan tentang penetapan anggota Panitia Penjaringan Tingkat Daerah (Panjatida) yang bertugas menjaring calon anggota legislatif untuk tingkat daerah yang masa tugasnya bersifat sementara.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Penjaringan Kandidat Bakal Calon Anggota Dewan Oleh Panjatida tahun 2007, Panjatida melakukan pemilihan internal yang terdiri dari 2 bagian yaitu untuk kader inti dan untuk kader pendukung dan simpatisan. Penjaringan dimulai dari pendataan individu – individu yang patut dan layak menjadi usulan bakal calon anggota legislatif oleh DPD, MPD, DSD dan Panjatida berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan diakhiri dengan konfirmasi kandidat bakal calon oleh Panjatida. Bagi kader inti yang terpilih, tidak diperbolehkan menolak kecuali dengan alasan yang syar’i. Hasil pemilihan internal ditambah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru periode 2004-2009 -tanpa pemilihan internal, tetapi diberi hak untuk mencalonkan kembali- hanya 44 orang, berarti tidak mencapai 120% kuota. Oleh karena itu, Panjatida berusaha memenuhi kuota tersebut dari kader pendukung -masukan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang se Kota Pekanbaru. Hasil seleksi dari Panjatida diusulkan ke Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau melalui Panitia Penjaringan Tingkat Wilayah (Panjatiwil) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon anggota legislatif.
Hasil seleksi calon yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebanyak 50 orang yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Perlu diketahui bahwa dari 50 orang calon yang telah diseleksi ini, setelah diajukan ke KPU, hanya 45 orang yang menjadi daftar calon tetap. Sedangkan 5 orang lainnya (2 perempuan dan 3 laki-laki dari daerah pemilihan IV) gagal dikarenakan kesalahan dalam memperbaiki pengisian formulir yang ada.
Partai Keadilan Sejahtera merekrut kader-kader yang loyal dan potensial serta memiliki basis massa yang mendukung perolehan suara yang dipilih. Tidak terjadi kecemburuan antara calon anggota legislatif laki-laki dan calon anggota legislatif perempuan dalam proses rekrutmen. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak semua kader ingin menjadi anggota legislatif -persoalan tanggung jawab yang sangat besar, merasa belum layak, mendahulukan kader yang lain- bahkan untuk menjadi calon pun setengah dipaksa oleh partai. (Wawancara dengan Drs. Syamsudin B pada tanggal 26 Januari 2010 di sekretariat DPD PKS Kota Pekanbaru)
Adapun jumlah kader Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru tahun 2009 sebagai berikut:
a. Kader Mula sebanyak 3.252 orang
b. Kader Muda sebanyak 630 orang
c. Kader Madya sebanyak 175 orang
d. Kader Dewasa sebanyak 74 orang
Partai Keadilan Sejahtera berusaha mengakomodir affirmative action minimal 30%. Hal ini terlihat dari petunjuk teknis penjaringan yang menyatakan bahwa komposisi usulan kandidat bakal calon dari Panjatida berdasarkan jenis kelamin terdiri dari sebanyak-banyaknya 30% perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Untuk pencalonan anggota legislatif perempuan di Kota Pekanbaru, Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan lebih dari 30% yaitu 35,56%. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru memberikan ruang yang lebih besar dari aturan yang ada.
Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan 18 orang perempuan sebagai bakal calon anggota legislatif, namun hanya 16 orang yang lolos menjadi calon anggota legislatif. Penyebaran calon anggota legislatif per daerah pemilihan merata, metode yang digunakan juga metode zig zag. Akan tetapi, tidak ada calon anggota legislatif perempuan di nomor urut 1. Calon anggota legislatif perempuan mendapat nomor urut 2 di Daerah Pemilihan 2 dan nomor urut 3 di Daerah Pemilihan 4.
Calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera dari segi umur rata-rata berada pada usia produktif. Usia dibawah 30 tahun sebanyak 4 orang (22,2 %) dan usia 31-50 tahun (usia produktif) sebanyak 14 orang (77,8%). Dilihat dari sisi pendidikan sebagai berikut: SLTA sebanyak 1 orang (5,55%), D3 sebanyak 2 orang (11,1%), S1 sebanyak 14 (77,8%), S2 sebanyak 1 orang (5,55%). Dapat disimpulkan bahwa kader perempuan yang menjadi calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera memiliki kemampuan yang baik – sebagian besar S1. Hal ini tidak terlalu mengherankan karena Partai Keadilan Sejahtera pada awalnya bergerak di kampus atau universitas. Namun demikian, masih belum ada yang berlatar belakang lulusan ilmu pemerintahan atau ilmu politik- ada Sarjana Hukum yang agak mendekati. Gelar kesarjanaan yang diperoleh adalah Ir, S.Far, B.Sc, SS, SP, S.Pi, Dra, ST, S.Pd, dr dan SH. Sangat banyak variasi gelar kesarjanaan, dengan demikian bervariasi pula kemampuan (keahlian) masing-masing calon. Hal ini pun turut diperhatikan dalam perekrutan calon anggota legislatif.
Calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 6 orang (33,3%), wiraswasta sebanyak 7 orang (38,9%), guru/dosen sebanyak 4 orang (22,2%) dan dokter 1 orang (5,6%). Pekerjaan suami antara lain wiraswasta, pegawai swasta. Pada umumnya, suami dari calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera adalah juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Kondisi ini sangat mendukung, karena suami juga sama-sama memahami tujuan dakwah di dunia politik, khususnya di lembaga legisaltif. Apalagi Partai Keadilan Sejahtera lebih dikenal dengan Partai Dakwah.

Pertimbangan Rekrutmen
a) Sosial Background. Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seseorang (calon) dibesarkan. Partai Keadilan Sejahtera belum memperhatikan social background dari calon anggota legislatif perempuannya. Calon anggota legislatif perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera pada umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dilihat dari status sosial dan ekonomi keluarga, kurang mendukung untuk berkompetisi di dunia politik. Kendala minimnya dana dan kurangnya akses sosial sehingga belum memiliki basis kuat di masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dari calon anggota legislatif perempuan.
b) Political Socialization. Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan faktor sosialisasi politik ini. Kader perempuan lebih banyak dari kader laki-laki. Namun pengurus partai dari laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Akan tetapi pengurus partai dari perempuan cukup aktif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dipahami karena kader perempuan memiliki tugas utama di ranah domestik (keluarga). Bukan berarti dunia politik tidak penting bagi perempuan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki program-program rutin yang berkaitan dengan sosialisasi politik bagi setiap tingkatan kader, termasuk yang khusus untuk kader perempuan. Dengan demikian kualitas, pemahaman dan kepedulian calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera tergolong baik terhadap isu-isu politik dan isu-isu perempuan khususnya.
c) Initial Political Activity. Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan faktor ini. Calon anggota legisaltif perempuan yang direkrut telah menjalani kegiatan dan program-program politik yang diselenggarakan oleh partai. Sehingga dapat berkompetisi dengan calon dari partai lain dan dapat mengemban amanah sebagai anggota legislatif dengan baik.
d) Apprenticenship. Partai Keadilan Sejahtera pernah melakukan proses magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru untuk kader perempuannya yang kemudian menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009. Hal ini terjadi pada Hj. Nurlaini, B.Sc menjalani magang dengan menggantikan posisi Haris Jumadi, SE., MM sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai habisnya masa jabatan periode 2004-2009. Diharapkan Hj. Nurlaini, B.Sc bisa belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya untuk menjadi anggota legislatif untuk periode selanjutnya (2009-2014) -walaupun hasilnya tidak terpilih.
e) Occupational Variables. Partai Keadilan Sejahtera memperhatikan faktor ini. Calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera berprofesi sebagai ibu rumah tangga, wiraswasta, guru/dosen dan dokter. Diharapkan keahlian yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas di legislatif, khususnya dalam membuat kebijakan yang peduli pada perempuan.
f) Motivation. Calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera memiliki motivasi yang sama untuk duduk di lembaga legisaltif. Memasuki dunia politik merupakan ibadah untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Suatu perjuangan dakwah untuk amar ma’ruf nahi munkar, untuk menegakkan kalimat Allah SWT menuju kemaslahatan umat dan kesempurnaan Islam. Ambisi-ambisi pribadi dikesampingkan. Calon anggota legislatif perempuan tidak meminta untuk maju, melainkan diperintahkan untuk maju karena dipandang mampu untuk mengemban amanah tersebut.
g) Selection. Partai Keadilan Sejahtera melakukan seleksi dalam perekrutan calon anggota legislatif perempuan. Calon anggota legislatif dijaring oleh Panjatida, selanjutnya disahkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Riau. Proses seleksi tidak sampai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Aturan-aturan perekrutan sangat ketat. Seleksi yang dilakukan lebih mengarah kepada rekrutmen yang terbuka (achievement oriented recruitment). Seleksi seperti ini lebih dikenal dengan local bureaucratic (Pippa Norris dalam Lawrence LeDuc dkk, 1996: 206-208)

D. Penutup
Kesimpulan
1. Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2009 sangat memperhatikan dan memenuhi ketentuan affirmative action minimal 30% keterwakilan perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender menurut UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2009 dilakukan melalui mekanisme seleksi internal partai politik yang diatur dengan peraturan internal masing-masing partai. Partai Demokrat terikat pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 01/ Juklak/DPP.PD/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Kriteria Calon Legislatif Partai Demokrat, dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif. Partai Demokrasi Indonesia terikat pada Surat Keputusan Nomor: 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Partai Keadilan Sejahtera terikat pada Petunjuk Teknis Penjaringan Kandidat Bakal Calon Anggota Dewan Oleh Panjatida.
3. Partai Demokrat melakukan mekanisme seleksi internal partai dengan tipe local patronage, dimana proses seleksi tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang longgar dalam kompetisi) dan hasil seleksi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pekanbaru. Mekanisme seleksi ini merupakan mekanisme seleksi yang tertutup (ascriptive style).
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan mekanisme seleksi internal partai dengan tipe central patronage, dimana proses seleksi tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang longgar dalam kompetisi) dan hasil seleksi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mekanisme seleksi ini juga merupakan mekanisme seleksi yang tertutup (ascriptive style).
5. Partai Keadilan Sejahtera melakukan mekanisme seleski internal partai dengan tipe local bureaucratic, dimana proses seleksi berjalan sesuai prosedur (aturan yang ketat dalam kompetisi) dan hasil seleksi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Riau. Mekanisme seleksi ini merupakan mekanisme seleksi yang terbuka (achievement oriented recruitment).
6. Pertimbangan rekrutmen menurut Kingsley belum dijalankan dengan baik oleh Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya memperhatikan 4 pertimbangan rekrutmen Kingsley yaitu social background, occupational variables, motivation dan selection. Hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya kader perempuan dan adanya hubungan kekeluargaan (keturunan) pada kedua partai politik tersebut.
7. Pertimbangan rekrutmen menurut Kingsley dijalankan dengan lebih baik oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ada 6 pertimbangan rekrutmen Kingsley yang diperhatikan yaitu, political socialization, initial political activity, apprenticenship, occupational variables, motivation dan selection. Hanya faktor social background yang belum menjadi pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan. Hal ini lebih dikarenakan kader perempuan yang direkrut lebih banyak dari kalangan menengah ke bawah, namun memiliki loyalitas, potensi dan basis massa yang dianggap cukup bisa menaikkan suara yang diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera.
8. Proses rekrutmen yang tersentralisasi (hasil seleksi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat) dan proses rekrutmen yang terdesentralisasi (hasil seleksi ditentukan oleh dewan pimpinan di tingkat daerah) dapat menaikkan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif lebih dari 30%. Hal terpenting adalah adanya komitmen partai untuk mewujudkannya.

Rekomendasi
a. Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu berikutnya juga lebih memperhatikan faktor political socialization, initial political activity dan apprenticenship agar dapat mencalonkan anggota legislatif yang memiliki kapabilitas, aksepbilitas dan popularitas yang baik sehingga dapat meraih suara yang signifikan dalam pemilihan dan dapat mengemban tugas, peran dan fungsi sebagai anggota legislatif dengan baik. Dengan demikian, proses rekrutmen akan lebih terbuka.
b. Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu berikutnya juga memperhatikan faktor social background. Karena dalam pemilihan, tidak hanya memerlukan modal kapabiliitas, tetapi juga aksepbilitas dan popularitas. Diperlukan kerja keras untuk penokohan. Selain itu, status sosial dan ekonomi calon anggota legislatif perempuan yang direkrut termasuk menengah ke atas. Maka suara yang signifikan dalam pemilihan dapat diperoleh dan terpilih sebagai anggota legislatif. Selain itu, dapat juga mengemban tugas, peran dan fungsi sebagai anggota legislatif dengan baik.
c. Partai politik berusaha memiliki kontrol yang luas dari kader dan basis massa untuk menghindari praktek ascriptive style.
d. Partai politik yang kekurangan aktivis atau kader perempuan bekerja lebih keras untuk menarik perempuan untuk “melek” politik dan bergabung dengan partai politik tersebut. Perlu ditumbuhkembangkan budaya politik partisipatoris, dimana perempuan terlibat aktif dalam sistem politik yang ada, seperti input, proses output. Dengan kata lain perempuan harus terlibat dalam perencanaan, pengawasan termasuk akses dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Salah satu cara meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik adalah dengan mengusung perempuan yang berkualitas, profesional dan memiliki daerah binaan/dukungan massa. Dukungan ini dapat diperoleh dengan memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput/ grass-roots. Tidak hanya itu, tetapi perlu membentuk kaukus politik perempuan di daerah-daerah. Melalui wadah ini diharapkan perempuan terdorong untuk terjun dalam partai politik. Dorongan ini akan muncul seiring dengan peningkatan pemahaman perempuan tentang hak-hak politiknya. Upaya ini dapat terwujud melalui peningkatan tingkat pendidikan perempuan. Karena pendidikan adalah saluran penting untuk mendorong perempuan berbicara. Dengan demikian, semakin banyak kader perempuan yang dapat direkrut menjadi calon anggota legislatif.
e. Partai politik tidak hanya memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada perempuan. Partai politik perlu membuat program-program dan kebijakan yang mendukung dan peduli isu-isu perempuan (sensitive gender), seperti adanya kemauan untuk melatih anggota partai yang perempuan untuk menjadi kader partai yang memenuhi syarat dan berkemampuan tinggi, mengatur kegiatan organisasi yang dilakukan oleh partai politik dengan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perempuan, penjadwalan kegiatan dan rapat mesti diselaraskan dengan tanggungjawab rumah tangga/ ranah domestik. Dengan demikian, para pemilih khususnya pemilih perempuan akan mendukung dan bergabung serta memilih calon anggota legislatif perempuan dari partai tersebut.
f. Aspek penunjang, perlu ada peningkatan kesadaran dan komitmen di kalangan beberapa organisasi perempuan yang secara resmi terikat pada partai-partai politik untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Sekaligus adanya dorongan dari keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif lewat penyelenggaraan diskusi publik tentang pentingnya peningkatan representasi perempuan di legislatif. Menyelenggarakan diskusi dan sarasehan untuk media di kota-kota dimana diskusi publik diadakan, wawancara dan talk show di stasiun radio dan televisi.
DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ani Widyani Soetjipto. Politik Perempuan Bukan Gerhana; Essai Pilihan 1999-2004. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2005

Cahyadi Takariawan. Fikih Politik Perempuan. Solo, Era Intermedia, 2003

Dadang S. Anshori dkk. Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita. Bandung, Pustaka Hidayah, 1997

H. Dheni Kurnia, dkk. Sosok Pilihan Rakyat Riau. Biografi Singkat, Visi dan Misi Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2009-2014. Pekanbaru, Mutiara Press, 2009

Ichlasul Amal. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1986

IFES, Keterwakilan Perempuan di lembaga-Lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu; Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta, Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu (IFES), tanpa tahun.

Lawrence LeDuc, etc (edt). Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective. California, Sage Publications, 1996

Lexi J. Meleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000

Michael Rush & Philip Althoff. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta, Rajawali Press, 2002: 23

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia, 1999

———————-. Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai. Jakarta, Gramedia, 1982

Mochtar Mas’oed. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001

Muhammad Anas Qasim Ja’afar. Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan; Sebuah Perspektif Islam. Jakarta, Azam, 2001

Nur Iman Subono. Perempuan dan Partisipasi Politik. Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003

Pippa Norris. Electoral Engineeing: Voting Rules and Political Behaviour. New York, Cambridge University Press, 2004

Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992

Rod Hague ang Martin Harrop. Comparative Government and Politics: an introduction, 5 ed. Hamsphire, Palgrave,2001

Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. Perempuan dan Politik. Jakarta, Gramedia, 2005

Suroto dan Doddy Rudianto. Partai-Partai Politik di Indonesia. Jakarta, PT. Citra Mandala Pratama, 2003

TPPN PKS. Buku Saku Pemenangan Pemilu 2009. Kader PKS mewujudkan Iman dengan Amal Siyasi untuk Kesejahteraan Bangsa. Jakarta, TPPN PKS, 2009

Ummu Fatah. Kiprah Politik Perempuan PK Sejahtera. Jakarta, Bidang Kewanitaan DPP PKS. Tanpa tahun.
Jurnal, Disertasi, Tesis, Skripsi, Hasil Penelitian

Alimin Siregar, Rekrutmen Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum; Studi Tiga OPP Dalam Pemilihan Umum 1999 di Riau. Disertasi, Jakarta, 2003

Febrina Haryani. Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pada Pemilu 2004. Tesis, Pekanbaru, 2008

Jurnal Ilmu Politik PascaSarjana Universitas Riau Volume 1/ Nomor 2/ Desember/ 2003

Jurnal Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan. The Ford Foundation, Jakarta, 2001

Jurnal Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan. The Ford Foundation, Jakarta, 1999

Jurnal Politik AKSES Vol.1 No. 5 Juni 2001

Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2009

Pangihutan Sirumapea. Pemekaran dan Munculnya Elit Politik Lokal di Kabupaten Samosir. Tesis, Medan, 2007

Raja Muhammad Amin. Rekrutmen Politik dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Propinsi Riau; Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Tesis, Pekanbaru, 2005

Veni Clara Victoria. Motif dan Hambatan Calon Anggota Legislatif Perempuan untuk Menjadi Anggota DPRD Kota Pekanbaru Pada Pemilu Legislatif 2009. Skripsi, Pekanbaru, 2009

Wan Asrida. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif Daerah Kota Pekanbaru Periode 2004-2009. Tesis, Pekanbaru, 2005

Wazni. Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Islam. Skripsi, Pekanbaru, 2006

Makalah

Alwis. Kumpulan Makalah-Makalah Sistem Politik Indonesia. Pekanbaru, 2001

 

Published: Jurnal Nakhoda Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.10,No.16/ 2011